Polarisasi Konsep Transportasi di Yogyakarta

Mencermati pola perencanaan dan penataan sistem transportasi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta, maka sebenarnya tidak terlihat sistematika yang jelas dan visioner. Rencana pengembangan transportasi yang disodorkan pemerintah terkesan bias, sangat parsial dan berorientasi pada proyek secara fisik, yang notabene pasti akan membebani anggaran dan belanja dari pos APBD. Beberapa instansi memiliki program yang sering overlap, tidak sinergi dan tidak terintegrasi secara sistemik.

Dari sisi kultur, konsep perbaikan transportasi juga seringkali menerjang koridor kultur Jogja yang berbasis kerakyatan. Lihatlah bagaimana konsep angkutan massal berbasis rel dan terowongan bawah tanah menyusur Malioboro yang disodorkan konsultan dari Republik Ceko atau konsep monorel yang disodorkan Malaysia, atau konsep busway. Maka tidak ada satupun yang benar-benar memberikan solusi tepat guna, yang sesuai dengan kondisi Jogja sebagai Kota Budaya dan memiliki efisiensi biaya, yang pada intinya akan dapat memberikan solusi baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Belum lagi konsep pedestrianisasi Malioboro dengan membuat parkir bawah tanah di Alun-alun Utara yang masih menjadi perdebatan sengit karena adanya kekhawatiran perubahan fisiologi-citra-substansi tentang makna dan hakekat alun-alun bila ditinjau dari kajian arsitektur budaya. Bukankah Romo Mangun sudah memberikan wanti-wanti tentang adanya kemungkinan perusakan konsep citra arsitektural dalam bukunya Wastu Citra? Berangkat dari argumentasi di atas, maka yang terjadi adalah polarisasi visi transportasi Jogja; akan di bawa ke manakah transportasi Jogja?

Gambaran realitas kondisi transportasi Jogja – seperti yang disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X – sesungguhnya berakar pada angka kendaraan pribadi yang mencapai nilai 85 persen dengan tingkat kapasitas yang hanya mencapai 15 persen (Kompas Edisi Jogja, 17 Mei 2005). Bandingkan dengan Kota London yang memiliki angka perbandingan terbalik, yakni 80 persen adalah angkutan umum, dan sisanya merupakan kendaraan pribadi.

Tidak berlebihan apabila seluruh ahli transportasi mempunyai kata sepakat bahwa solusi persoalan transportasi Jogja adalah dengan membangun sistem transportasi massal (public/mass transportation), yang berargumentasi pada tingkat daya muat yang lebih besar daripada kendaraan pribadi, sehingga akan memiliki nilai cost yang rendah karena nilai BOK (Biaya Operasi Kendaraan) yang ditanggung secara bersama-sama oleh penumpang. Namun pertanyaan berikutnya adalah sistem transportasi publik seperti apakah yang cocok digunakan di Jogja, yang sesuai dan laras dengan kultur serta kondisi jalan?

Konsep LRT (Light Rail Transit) dan monorel sebagai angkutan berbasis jalan rel – baik yang berjalan di pemukaan tanah, menggantung di atas tanah atau di bawah tanah – jelas akan menelan biaya investasi yang sangat mahal, memiliki resistansi tinggi terhadap dampak lingkungan dan sosial. Beban biaya tinggi tidak akan mudah diimplementasikan di wilayah dengan nilai APBD, pendapatan per kapita dan Upah Minimum Regional yang masih rendah. Alangkah naifnya apabila masyarakat harus dibebani investasi mahal yang berasal dari hutang, pinjaman lunak, atau apapun namanya. Bila nilai investasi dibebankan pada anggaran pemerintah, dengan tingkat waktu break event point tertentu maka tarif akan menjadi sangat tinggi dan tidak ada seorangpun mau menjadi penumpang. Bila waktu break event point diperpanjang, maka apakah konsep ini dianggap layak (feasible) bila dibandingkan dengan benefit yang akan didapat, karena beban subsidi per tahun yang terlalu besar?

Investasi sedikit murah ada pada konsep busway, namun faktor eksternal seperti kondisi jalan tidak memungkinkan lagi untuk memperlebar jalan atau mengurangi lebar jalan untuk koridor busway, khususnya pada jangka pendek. Konsep ini akan cocok di Jogja apabila masyarakat sudah mulai beranjak dari angkutan pribadi ke angkutan umum, karena tidak adanya gangguan lalulintas (traffic impedance) seperti kendaraan dan parkir. Konsep yang lebih sederhana dan efektif terletak pada perbaikan sistem angkutan umum yang telah ada. Perbaikan sistem ini berupa pengalihan pengelolaan angkutan umum dari yang semula dikelola oleh pengusaha atau koperasi, kepada pihak pemerintah melalui badan tertentu. Pemerintah akan membayar biaya pelayanan angkutan umum yang disediakan oleh operator dengan standar operasi tertentu, sehingga operator hanya akan berkonsentrasi pada pelayanan, seperti berhenti pada halte yang telah ditentukan dengan kepastian waktu yang terjadwal ketat. Sistem setoran dapat dihilangkan, sehingga operator memiliki kepastian usaha dengan pendapatan yang telah ditentukan berdasarkan nilai BOK. Sistem ini juga unggul dalam hal efektivitas ekonomi karena tidak bertitiktolak pada penambahan jumlah armada, bahkan melibatkan operator dalam pengoperasian jalur yang sama. Segmentasi penumpang juga dapat diterapkan sehingga angkutan bus juga akan memiliki klasifikasi seperti kelas ekonomi, bisnis bahkan eksekutif, agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Konsep subsidi silang juga dapat berlaku efektif, karena pendapatan dari ’jalur gemuk’ akan dapat dialokasikan pada ’jalur kurus’ atau bus kelas ekonomi akan tersubsidi oleh bus kelas eksekutif. Konsep ini juga tidak mengganggu pola lalulintas yang ada, tidak menggusur moda tradisional seperti becak, andong dan sepeda onthel karena tidak menambah moda angkutan.

Namun perlu diingat, dalam jangka waktu ke depan, sistem ini harus didukung dengan adanya regulasi-regulasi tertentu secara bertahap, seperti kenaikan pajak kepemilikan mobil pribadi, agar penumpang terpola untuk beralih kepada angkutan umum. Perbaikan sistem ini secara fundamental akan merubah konsep pemidahan resiko dari tangan operator (baca: pengusaha) kepada pihak pemerintah, sehingga peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan, termasuk dalam konsep pemasaran. Lihatlah bagaimana pemerintah negara maju memberikan alokasi dana begitu besar untuk memasarkan angkutan busnya kepada masyarakat.Kelemahan sistem ini ada pada level seberapa jauh kemauan, keseriusan dan keterpaduan pihak eksekutif atau pemerintah dalam mengelola angkutan umum.

Pemerintah harus memiliki visi yang jelas, integral, konkrit, layak dan tulus. Segala macam bentuk intervensi negatif, seperti politisasi, kapitalisasi, dan orientasi bisnis harus dihilangkan. Persoalan pelayanan publik harus diletakkan pada porsi yang sebenarnya, yaitu bertitiktolak dari keinginan tulus dalam melayani publik dan berujung pula pada output pelayanan publik, yakni nyaman, andal, ekonomis dan aman. Pelayanan publik adalah persoalan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat, berkesinambungan dan berjangka waktu tak terbatas. Jangan menunggu saat ketika transportasi Jogja sudah sedemikian kongestif, parah, dan kronis dan pada tingkat tertentu akan menghancurkan angkutan publik. Ketika kemacetan dan polusi merajalela, maka jalur distribusi terhambat, stabilitas ekonomi terganggu, produktivitas kerja menurun, dan penyakit akibat polusi udara merebak. Siapa yang nantinya akan menanggung beban social cost ini kalau bukan masyarakat Jogja sendiri?

(Artikel sudah pernah dimuat di Harian Kompas Jogja)

3 Comments

Filed under Transport's Articles

3 responses to “Polarisasi Konsep Transportasi di Yogyakarta

  1. max

    jogja adalah rumah kita…

  2. pit2ijo

    salam bike2 saja…
    by Max nan Bike-bike aja

  3. Usahanta

    Saya seorang mahasiswa jurusan sipil transportasi di sebuah Universitas Swasta di Medan “””
    Mas’ saya mau minta tolong kasih penjelasan mengenai perencanaan busway, termasuk keriteria apa yang harus di penuhi di dalam perencanaan sebuah jalur busway agar moda transportasi tersebut tidak salah dalam perencanaanya.
    Trimakasih
    #Mita : perencanaan Bus Rapid Transit (BRT) di Indonesia belum ada panduannya, setahu saya tahun ini sedang dibuat studi di Dephub untuk membuat panduan BRT. Skema perencanaan utama dapat mengacu pada SK Dirjen Hubdat Nomor 687 Tahun 2002 (ada di halaman Download blog ini).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s