Trans-Jogja Tidak Bisa Berdiri Sendiri

Beberapa komentar masuk dalam email saya. Mereka banyak menyoroti resistensi dalam operasionalisasi Trans-Jogja dilihat dari jumlah penumpang. Jumlah penumpang rata-rata (secara visual) mereka anggap tidak lebih dari 30 persen dari kapasitas seluruh tempat duduk. Ada juga yang berkomentar bahwa harapan Trans-Jogja sebagai salah satu senjata andalan mengurangi efek kongesti transportasi akan tinggal menjadi harapan. Betulkah?

Pertama, saya melihat dari sisi baiknya (bukankah kita selalu diperintahkan untuk ber’khusnudzon’?). Yaitu bahwa masyarakat setidaknya (ada yang) memiliki harapan terhadap transportasi publik. Ini adalah catatan tersendiri yang membuat kita akan selalu bersemangat dalam bekerja untuk menata transportasi yang lebih baik.

Kedua, saya tidak pernah meletakkan Trans-Jogja sebagai sebuah senjata andalan (one and only) yang dapat digunakan untuk meredam kemacetan (dll) lalulintas dalam waktu dekat. Artinya Trans-Jogja sebenarnya harus kita letakkan dulu pada proporsi yang merupakan sebuah pilihan. Masyarakat seharusnya memang dibuatkan sebuah pilihan alternatif sebelum melakukan upaya-upaya lain.

Upaya lain?

Ya, karena Trans-Jogja sebagai sebuah nomenklatur dari transportasi perkotaan di DIY tidak akan pernah menjadi satu-satunya cara untuk membuat jalanan menjadi nyaman. Trans-Jogja tidak bisa berdiri sendiri. Trans-Jogja harus didukung piranti lain yang membuat masyarakat beralih ke transportasi publik yang tujuan akhirnya adalah transportation for a better life. A sustainable transportation…

Piranti pendukung harus segera disiapkan, misalnya dengan skema-skema manajemen lalulintas. Contohnya road pricing (yang juga sedang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), kenaikan tarif parkir di kawasan CBD, pembatasan kawasan lalulintas dengan cara pedestrianisasi dan khusus angkutan umum, pembuatan jalan-jalan searah (dengan skema “contra flow public tranport”), 3 in 1 (yang di Jakarta dianggap gagal), kenaikan pajak kendaraan pribadi, hingga skema-skema radikal seperti pembatasan usia kendaraan bermotor, pola penggantian plat nomor genap-ganjil, dan lain-lain.

Apabila skema-skema di atas diimplementasikan dan tidak ada pilihan lain yang dibuat oleh Pemerintah, maka yang terjadi adalah potensi adanya konflik sosial. So, Trans-Jogja pada awal operasinya memang selalu saya letakkan pada proporsi sebuah pilihan, sebelum kita melangkah pada step berikutnya.

Dalam ilmu transport modelling, ada istilah route choice. Kita diharuskan untuk memilih atau akan bersama-sama terjebak dalam kubangan kemacetan lalulintas.

Leave a comment

Filed under Trans Jogja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s