“Buy the Service”

Menjawab pertanyaan2 tentang “Buy the Service”, berikut saya paparkan sekelumit konsep dasar Sistem “Buy the Service”. Beberapa tanggapan saya tunggu untuk dapat didiskusikan lebih lanjut karena konsep ini merupakan konsep yang sangat dinamis.

“Buy the Service” adalah salah satu aspek penting dalam mereformasi sistem angkutan umum di kota-kota besar. Sistem ini pulalah yang me’replace’ sistem lama angkutan perkotaan di Yogyakarta yang selama ini berbasis setoran.

“Buy the Service” – sesuai dengan kaidah namanya – adalah sistem pembelian pelayanan oleh Pemerintah kepada pihak Operator (swasta) untuk melayani masyarakat, yang dalam hal transportasi publik berarti memberikan pelayanan angkutan umum. Kaidah “buy the service” sendiri tetap berpedoman pada segitiga transportasi (yakni pemerintah, swasta dan masyarakat).

Pembelian dilakukan dengan perhitungan berdasarkan formulasi Biaya Pokok (atau orang sering mengistilahkan sebagai BOK/Biaya Operasi Kendaraan), yang akan menghasilkan nilai rupiah per kilometer. Sehingga pihak operator akan dibayar tetap berdasarkan nilai tempuh dalam rupiah per kilometer. Sistem pembelian pemerintah dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak (sesuai nilai umur kendaraan), yang di dalamnya harus tertuang Standar Operasi Pelayanan atau SOP/Standard Operating Procedure. Bentuk hak dan kewajiban, tata cara operasi, jadwal, spesifikasi bus dll tertuang dalam SOP ini, sehingga bentuk cedera janji atau pelanggaran operasi akan dapat dikenakan sanksi atau denda.

7 Comments

Filed under Public Transportation

7 responses to ““Buy the Service”

  1. Wuri

    bagaimana dengan sistem penggajian, apakah juga termasuk dalam perhitungan BOK atau tidak?
    apa hak dan kewajiban dari operator yang harus dipenuhi agar bisa memenuhi standar pelayanan?

  2. rizkibeo

    #Wuri..
    Ya, sistem penggajian masuk daftar Biaya Pokok (BOK). Gaji pramudi/kernet masuk dalam Biaya Langsung, sedangkan gaji pegawai di luar krew masuk dalam Biaya Tidak Langsung.
    Hak dan kewajiban operator harus tertuang dalam Kontrak, yang juga dilampiri Standar Prosedur Operasi (SOP/Standard Operating Procedure). Hak operator yg terutama tentu saja adalah mendapatkan bayaran sesuai nilai kontrak dalam satuan Rp/km. Kewajiban operator sangat banyak, meliputi operasional armada sesuai kontrak, spesifikasi kendaraan, dll.

  3. Wuri

    Pak, mohon penjelasan tentang standar prosedur operasi (SOP/standard operating procedure). didalamnya termuat apasaja? terimakasih

  4. Dudi

    pak ada gak definisi buy the service menurut uu atau
    yang lainnya???thanx

  5. rizkibeo

    #Dudi,
    Definisi buy the service memang belum tercantum dalam bentuk regulasi khusus, especially di public transportation service. Istilah ini memang hanya muncul di dalam buku-buku studi penelitian angkutan umum yang dikembangkan oleh Pemerintah (bahkan di luar negeri, istilah buy the service sangat jarang kita temukan). Istilah buy the service sekarang sangat terkait dengan istilah baru di public service, yakni PPP atau Public Private Partnership, karena buy the service mengakomodasi bentuk kerja sama pemerintah dengan swasta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

  6. herlina

    pa’ mohon penjelasan mengenai BOK(biaya operasi kendraan), terlebih contoh perhitungannya. saya gi butuh banget nih pa’ pliss. trimkasih banyak sebelum…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s